Artikel EMS

Pengertian Berdasarkan PMK 237/PMK.10/2020 Kawasan Ekonomi Khusus atau biasa disebut KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. fasilitas ini bertujuan mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah tertentu yang mempunyai nilai strategis dan potensial untuk pertumbuhan

Pengertian PPFTZ (Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone) sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-4/BC/2025 adalah dokumen pemberitahuan pabean yang digunakan dalam proses pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan bebas (free trade zone) di Indonesia. Pada ketentuan terbaru, khususnya dalam PMK 113 Tahun 2024 dan PER-4/BC/2025

Pengertian Berdasarkan PER-29/BC/2024 Pemberitahuan Penggabungan dan/atau Pemecahan Barang Ekspor dan Transhipment atau biasa disebut dengan P3BET adalah pemberitahuan Barang Ekspor dan/atau Barang Transhipment yang digabungkan atau dikirimkan secara parsial yang dibuat oleh Pengusaha Pusat Logistik Berikat (PLB) atau Pengusaha di PLB merangkap Penyelenggara di PLB (PDPLB). Fungsi Fungsi utama P3BET

Pengertian Subkontrak dalam Kepabeanan merupakan pelimpahan sebagian atau seluruh proses pengolahan, perakitan, atau pemasangan barang dari perusahaan utama kepada pihak ketiga (subkontraktor), baik di dalam maupun di luar daerah pabean. Skema ini diatur secara khusus dalam berbagai peraturan, terutama untuk perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dimana

Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) merupakan salah satu instrumen penting yang diberikan pemerintah Indonesia untuk mendorong daya saing industri berorientasi ekspor. Namun, tidak semua barang dan bahan yang diimpor dengan fasilitas KITE akhirnya diekspor. Untuk mengatur tata kelola dan pelaporan atas barang-barang KITE yang penyelesaiannya dilakukan dengan cara selain

Dalam upaya meningkatkan daya saing industri nasional dan mendorong ekspor, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memberikan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Fasilitas ini terbagi menjadi dua skema utama: KITE Pembebasan dan KITE Pengembalian. Salah satu aspek krusial dalam tata laksana KITE, khususnya KITE Pengembalian, adalah